Masyarakat Jatigede Mendapat Dukungan DPRRI

Jum'at 23 November 2007

Sejumlah Anggota DPRRI Dari Komisi II menemui warga Jatigede dalam Temu Wicara yang di mulai sejak Pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Acara yang di Hadiri Hj Tuggu Saraswati SH, Eka Santosa, Bupati Sumedang H Don Murdono SH MSi, dan pejabat lainnya juga di hadiri 13 Desa dari 4 Kecamatan yang menuntut pemerintah untuk bersikap serius dalam menangani kasus Jatigede.

Ke-13 Warga desa yang hadir pada kesempatan tersebut adalah mereka korban kebiadaan project jatigede tahun pembayaran 1984 - 1986. Dimana dalam pembayaran priode tersebut terdapat tindakan intimidasi terhadap warga. Selain itu warga pun harus sumuhun dawuh terhadap kekuasaan waktu itu. Meskipun nilai pembayaran tanah waktu itu sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan.

"Harga Tanah Permeter waktu itu sama dengan harga 1 buah sabun mandi saat ini" Protes seorang warga di hadapan wakil pemerintah tersebut.

Tuntutan masyarakat adalah rasional ia menuntut adanya penyesuaian harga, dan adanya tindakan bijaksana bagi warga di 13 Desa dari 4 kecamatan tersebut untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Jangan seperti pemindahan penduduk seperti sebelumnya ke kawasan Arinem Garut.

"Tuh Lihat pa, warga sini memang baik, kita tidak melihat adanya penolakan. Tetapi mereka menuntut hak mereka" komentar Eka Santosa.

Menurut Bupati yang masih melajang sampai saat ini kendala yang dihadapi sekarang adalah masalah anggaran. Apakah permasalah 13 Desa tersebut di tanggapi pemerintah atau tidak bisa kita lihat pada Anggaran Perubahan / tambahan tahun ini.

Projek Waduk Jatigede Terganjal Data Warga

BANDUNG, (PR).-
Upaya percepatan projek Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang tidak sejalan dengan upaya akselerasi pemindahan warga di daerah pembangunan waduk tersebut. Padahal, peletakan batu pertama projek raksasa tersebut menurut rencana awal November 2007. Hingga saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar belum menerima data dari Kabupaten Sumedang mengenai jumlah kepala keluarga (KK) yang akan pindah, lokasi pindah, dan ingin bekerja di bidang apa.

Kepala Seksi (Kasi) Transmigrasi Antardaerah Disnakertrans Jabar Drs. Asep Witarsa menjelaskan itu ketika ditemui di kantornya di Jln. Soekarno-Hatta 532, Kota Bandung, Jumat (2/11). ”Bisa dibilang Kabupaten Sumedang belum cukup proaktif dengan upaya pemindahan warga yang terkena pembangunan Jatigede. Makanya, hingga sekarang kami belum memiliki target berapa KK yang akan dipindahkan tahun 2007, berapa 2008, dan seterusnya. Padahal, angka ini erat kaitannya dengan penganggaran,” ujarnya.

Kadisnakertrans Jabar Sukarto Karnaen sudah melakukan beberapa langkah dan pendekatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dalam rangka memindahkan warga sekitar Waduk Jatigede. ”Jambi sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima warga dari Kab. Sumedang. Namun saat itu kami terbentur dana. Makanya, saya membawa masalah ini ke pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans),” ujarnya.

Pihaknya sudah pernah memfasilitasi pertemuan antara Depnakertrans, Kab. Sumedang, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Ada kesepakatan penganggaran bahwa hal ini tidak akan masuk ke dana rutin.

Terkait dengan kesiapan dari Provinsi Jambi untuk menerima transmigran dari Kab. Sumedang, Asep mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan jumlah KK yang akan ditransmigrasikan.

”Walau Pemprov Jabar sudah berusaha memfasilitasi pertemuan, ini kan harus ditindaklanjuti Pemkab Sumedang. Mereka harusnya membahas berapa KK yang siap diterima Jambi. Jika sudah ada angka, kami bisa anggarkan dalam APBD Jabar,” ujarnya.

Menurut Asep, belum ada angka pasti sisa KK di kawasan Jatigede yang harus dipindahkan. ”Ada yang bilang 933 KK, 922 KK, malah ada yang mengatakan mereka tidak mau dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Ketidakpastian ini menyulitkan kami juga untuk membantu menganggarkan dalam APBD Provinsi Jabar,” katanya.(A-154)***